Download PDF KONTAN Daily Poverty Business
oleh Jennie S. Bev
Walaupun GDP per kapita Indonesia telah mendekati USD 4000, sesungguhnya, kelas menengah bawah masih mendominasi struktur populasi. Di AS sendiri, yang berpendapatan kurang dari USD30.000 per tahun bisa digolongkan berpendapatan rendah. Mereka ini merupakan target empuk para pebisnis yang melihat pangsa pasar ini sebagai peluang. Di AS, ini disebut sebagai “poverty business.”
Salah satu bentuk “poverty business” yang laris di AS sekarang adalah “dollar store” alias “toko satu dollar.” Semua barang yang dijual seharga USD1, kecuali yang ditandai khusus. Di Indonesia, ada toko “lima ribu” yang serupa tapi tidak sama.
Indonesia juga dikenal dengan konsumtivisme yang tinggi di antara mereka yang berpenghasilan rendah. Packaging di Indonesia dikenal mungil-mungil yang telah “disesuaikan dengan kemampuan membeli” pasar. Sesungguhnya, ini meningkatkan profit margin sepanjang packaging cost bisa ditekan.
Dengan kata lain, Indonesia merupakan pasar “poverty business” yang sangat luar biasa menggiurkan.
Kesamaan demografi, terlepas dari perbedaan angka-angkanya, yang memungkinkan “poverty business” ini berkembang adalah tingginya angka kemiskinan. Dalam keadaan krisis ekonomi sejak 2008, AS belum berhasil bangkit secara signifikan. Ini menyebabkan tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan.
“Dollar store” mempunyai tempat istimewa di era ini. Menurut Nielsen Research, pengunjung loyal dollar store biasanya tinggal di tengah-tengah kota besar, kota-kota kecil atau pedesaan. Empat puluh lima persen konsumennya berpenghasilan USD30.000 per tahun ke bawah. Hanya 8 persen konsumennya yang berpendapatan lebih dari USD100.000.
Asosiasi industri dollar store menyebutkan USD40.000 penghasilan per tahun dari 56 persen konsumen mereka. Hanya 25 persen-nya yang berpenghasilan kurang dari USD20.000. Sisanya berpenghasilan menengah dan menengah atas dengan angka di atas USD40.000.
Poverty business lainnya yang dikenal di AS antara lain adalah transfer uang ala Western Union. Tanpa perlu memiliki akun bank, seseorang bisa kirim uang ke mancanegara dengan hanya mengandalkan tanda pengenal lokal yang bisa diverifikasikan. Tentu saja, bisnis seperti ini sangat rentan terhadap money laundering dan keamanan privasi seseorang, termasuk keamanan antar negara.
Payday loan alias peminjaman uang jangka pendek dengan jaminan uang gaji yang akan diterima juga merupakan salah satu primadona poverty business. Ini salah satu bentuk micro loan, namun jangan dibayangkan seperti Grameen Bank-nya Muhamad Yunus. Micro loan ini kebanyakan digunakan untuk hal-hal urgen seperti biaya ke dokter bagi yang tidak punya asuransi kesehatan, membeli hadiah perkawinan, membayar montir mobil, maupun hal-hal konsumtif lainnya.
Payday loan biasanya berkisar antara USD 100 hingga USD 1.000, tergantung peraturan negara bagian. Biasanya, jangka waktu pinjaman sekitar 1-2 minggu. Untuk peminjaman sebesar USD 100 selama 2 minggu, bunganya bisa mencapai USD 15 hingga USD 30. Kalau dihitung suku bunga per tahun, sesungguhnya bisa mencapai 300 persen hingga 750 persen. Untuk pinjaman yang kurang dari 2 minggu, suku bunga per tahun bisa lebih tinggi lagi.
Salah satu bentuk poverty business yang juga semakin marak ketika ekonomi sedang lemah adalah pawn shop alias toko-toko pegadaian. Izin khusus diperlukan mengingat bisnis ini memberi posisi yang mampu “mencekik” seseorang ketika dalam keadaan lemah. Di Indonesia, pegadaian negara dikenal dengan logo hijaunya yang telah diremajakan oleh Fortune PR Indonesia. Aturan main pegadaian di Indonesia berbeda dengan di AS dan resiko penggunaan jasa mereka juga berbeda.
Poverty business sudah mendarah daging di Indonesia dengan berbagai consumer products yang dikemas mungil-mungil baik dengan sachet maupun dengan botol-botol kecil. Porsi makanan pun termasuk mungil dibandingkan dengan di negara-negara maju. Sesungguhnya ini cukup memprihatinkan mengingat kebutuhan kalori per hari mencapai 1.800 hingga 2.500 untuk fungsi optimal.
Kemasan makanan mungil-mungil mungkin memberikan ilusi “murah” padahal memberikan profit margin yang tinggi bagi pebisnis dan mempengaruhi asupan gizi. Poverty business seyogyanya tidak merugikan konsumen mengingat konsumen yang sehat adalah konsumen berulang (repeat customer).
Sampai saat ini, Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai “disconnect between economic power with consumer protection.” Apalagi dengan 48 persen populasi Indonesia yang berpendidikan SD, betapa mudah mereka diperdaya oleh para pebisnis yang cerdas mengambil peluang dalam bisnis kemiskinan ini. Kegagalan pembangunan sosial dan pendidikan merupakan peluang emas bagi pebisnis, yang sangat disayangkan.
Idealnya, mereka yang kuat memberikan pencerahan bagi yang lemah, termasuk dalam berbisnis dan mengkonsumsi, bukannya mengambil keuntungan berlebihan. Saatnya untuk menyongsong Bisnis 2020 yang adil, berkesinambungan dan tidak merugikan konsumen dan alam. Salam hangat dari Silicon Valley.[]
KONTAN Daily, 15 Maret 2013
Comments