Jennie M. Xue

The Taller They are...

Download FORBES Indonesia November 2013

by Jennie S. Bev

Often overlooked, there appears to be a rough correlation between skyscrapers and financial bubbles. Skyscrapers and other magnificent architectures may be useful indicators of speculative economic bubble conditions. The Burj Khalifa, the world’s tallest building at 830 meters, had to halt construction after the 2008 global financial crisis started.

Take a look at some other skyscrapers. The Taipei 101 at 509 meters marked the tech bubble. Petronas Tower in Kuala Lumpur at 452 meters marked the Asian financial crisis. Sears Tower in Chicago at 527 meters and World Trade Center in New York at 526 meters marked 1970s stagflation. The Empire State building at 443 meters, Chrysler building at 319 meters and 40 Wall Street building at 283 meters in New York marked the Great Depression. The Metropolitan Life building at 247 meters and the Singer building at 187 meters in New York marked the Panic of 1907.

China itself is susceptible to bubble conditions, if we go by building heights. By 2015, China will house the world’s number 2, 3, 5, 9, and 10 tallest buildings. According to Vikram Mansharamani, author of “Boombustology: Spotting Financial Bubbles Before They Burst,” this indicator is consistent. Why? Because magnificent architecture is built during times when investors have access to excess liquidity, as very tall buildings require large amounts of financing.

“A period of easy money leads to rapid expansion of the economy and a boom in the stock market… and this is when the world’s tallest buildings are begun,” notes economist Mark Thornton, who proposed a skyscraper index financial model to track this correlation in 2005. Some economists have proposed this idea even earlier, back in the late 1990s, although others have cast doubt how serious this indicator is to predict a financial bubble.

Kisah Shopping di Mal Jakarta

  

Download KONTAN Daily Kisah Shopping di Mal Jakarta

oleh Jennie S. Bev

Di Jakarta, saya senang window shopping di mal karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada taman publik yang memadai kecuali Taman Suropati di Menteng tempat kenangan ketika duduk di Taman Kanak-Kanak Waringin. Walaupun mal-mal di California tidak semuanya berlantai marmer dan granit, kerapian dan kebersihan mal-mal di Jakarta Pusat sekitar MH Thamrin dan Jend. Sudirman cukup terjaga.

Namun tetap ke-Indonesia-an mal-mal tersebut masih sangat terasa. Dari musiknya, jumlah pegawai, gaya pelayanan dan harga barang-barang impor jelas sangat berbeda dari toko-toko di negara-negara lain.

Selama window shopping, komparasi dan analisis terjadi secara alami di kepala. Biasanya saya perhatikan jumlah pegawai, cara mereka melayani, kejanggalan-kejanggalan toko dan pegawai, serta kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan. Produktivitas juga sangat mudah terbaca dari sikap dan kualitas servis.

Sekarang bandingkan dengan di AS di mana royalti perlu dibayarkan ketika sebuah lagu disiarkan di tempat publik. Kemungkinan besar di Indonesia ini tidak dilakukan. Tampak jelas dengan kafe-kafe dan toko-toko saling “balapan” musik di mal-mal. Belum lagi acara-acara khusus yang menggunakan DJ dan koreografer musik.

AS adalah negara yang menghormati HAKI, maka musik yang diputar di tempat-tempat publik wajib membayar royalti per lagu dan ini berarti tidak banyak jenis lagu yang diputar. Mengapa? Bukankah cukup merepotkan divisi hukum perusahaan yang memutar 100 lagu daripada hanya memutar 10 lagu saja? 

Welfare State, Mati di Eropa, Lahir di AS

[Baca langsung di JaringNews.com.]

Baikkah bagi Indonesia untuk mengambil jalan welfare state?

CALIFORNIA, Jaringnews.com - Pada tanggal 19 September 2013, Raja Belanda Willem-Alexander mengeluarkan pernyataan mengejutkan:Welfare state Belanda sudah tamat. Negara-negara Eropa lainnya juga telah menanggalkan atribut-atribut welfare state. Uniknya, AS sedang menuju Era Obamacare yang sedikit mendekatiuniversal healthcare system yang dianut oleh para welfare states, walaupun bukan merupakan bab baru The New Deal-nya Franklin D. Roosevelt.

Ketika Eropa menyatakan kematiannya welfare state, AS baru mulai menjadi welfare state.

Apa saja masalah-masalah yang ditemui oleh para welfare state gagal tersebut? Apakah AS bisa berhasil dalam menerapkan Obamacare? Perlukah Indonesia mengambil jalan welfare state?

Pertama, 'welfare state' adalah suatu sistem di mana negara memegang peran penting dalam melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial para warga negara. Welfare statedidasari oleh prinsip-prinsip persamaan kesempatan, distribusi kekayaan yang berkeadilan, dan menjamin mereka yang beremampuan minimal dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Para ekonom memberikan definisi 'welfare state' bagi negara yang menggunakan 20 persen dari GDP nasionalnya untuk kepentingan welfare dan pendidikan. Tahun 2012, AS menggunakan 19,4 persen total GDP nasionalnya untuk dua kepentingan ini.

Mengubah Paradigma dengan Manajemen 80/20

  

Download KONTAN Daily Mengubah Paradigma dengan Manajemen 8020

oleh Jennie S. Bev

Ekonom Italia Vilfredo Pareto menemukan pola bahwa dunia yang dibentuk oleh sebab-akibat bisa dibagi atas 20 persen penyebab membawa akibat 80 persen. Dengan kata lain, 20 persen individu di dunia bertanggung jawab atas kemajuan 80 persen dunia. Dalam lingkup mikro, 20 persen pelanggan tetap membawa 80 persen omzet (revenue). Juga 20 persen dari pegawai memberikan kontribusi 80 persen. Dan 20 persen dari anggota tim pemasaran membawa 80 persen keuntungan.

Nah, yang 20 persen pembawa omzet dan keuntungan inilah yang perlu dijadikan fokus. Selain itu, 20 persen pegawai luar biasa juga dibina dengan sangat baik. Tentu saja ini bukan berarti 80 persen sisanya diabaikan. Pembinaan pegawai dan pemupukan konsumen atau klien perlu dilakukan terus-menerus, namun kita bisa memilih “bibit unggul” yang 20 persen tersebut sebagai teladan (benchmark). 

Dalam dunia yang ideal, 80 persen yang performance-nya masih belum optimal semestinya dilatih sehingga mempunyai determinasi tinggi dalam performance. Sebagai seorang pemimpin atau pebisnis, Anda bisa dan sepantasnya bergabung dengan yang 20 persen sehingga diri Anda tidak tergantikan.

Bagaimana strateginya? Pertama-tama, kenali kompetitor. Anda dan para kompetitor sebaiknya tidak terlalu berbeda dari segi fisik. Baik desain produk maupun gaya berpakaian sebaiknya serupa, yang membedakan adalah kualitas kerja. Ya, baik produk maupun individu eksekutif, keduanya sama-sama perlu penampilan yang bisa diterima pasar maupun pemakai jasa. 

Akankah Krisis Finansial Asia 1997 Terulang?

  

Download KONTAN Daily Krisis Finansial Terulang

oleh Jennie S. Bev

Krisis Finansial Asia 1997 masih segar dalam ingatan. Lagi-lagi Asia mengalami perlambatan bertumbuhan ekonomi. Cina, India, and Indonesia sudah mulai merasakannya. Apakah krisis ekonomi masif akan terulang? Apa yang perlu kita siapkan?

Pertama, ada dua cara pandang tentang mengapa Krisis Finansial Asia 1997 terjadi. Yang pertama adalah keyakinan bahwa pergeseran mendadak dalam ekspektasi pasar dan melemahnya kepercayaan publik merupakan akarnya. Diperburuk dengan panik para investor dan tindakan bailout IMF yang kurang tepat, maka krisis semakin menjadi.

Yang kedua adalah krisis sebagai refleksi distorsi struktural dan kebijakan yang lemah di negara-negara yang terkena krisis. Dengan kata lain, ia merupakan akibat dari kegagalan kebijakan-kebijakan ekonomi, terutama di sektor perbankan dan finansial. Ditambah dengan defisit perdagangan, depresiasi nilai tukar, tingginya hutang luar negeri, dan tingginya angka pertumbuhan ekonomi PDB merupakan faktor perkalian. 

Menurut tim yang terdiri dari para ekonom papan atas Giancarlo Corsetti dari Yale dan Bologna University, Paolo Presenti dari Federal Reserve Bank of New York, dan Nouriel Roubini dari New York University, krisis 1997 tersebut disebabkan oleh ketidaseimbangan akun dan fundamental makroekonomi, lemahnya sistem finansial, dan ketidakseimbangan akumulasi dan manajemen hutang luar negeri.

Berbagai ketidakseimbangan ini menyebabkan krisis. Dalam fase awalnya, reaksi pasar yang berlebihan dan perilaku ikut-ikutan memperdalam turunnya mata uang dan nilai-nilai aset. Ini mengakibatkan krisis yang luar biasa. Tingkat PDB yang mendekati 10 persen sebelum krisis dipandang “normal.” Padahal ini sendiri bisa jadi merupakan kesalahan perhitungan. PDB Asia saat itu berdasarkan Total Factor Productivity (TFP) menurut ekonom Paul Krugman.

The Rise of Mayors in the World

 

Republished by The Malaysian Insider

by Jennie S. Bev, Singapore

Top world-class mayors are New York City’s Michael Bloomberg, Newark’s Cory Booker, and now Jakarta’s dynamic duo of Joko “Jokowi” Widodo and Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. City-level rulers are not actually “ruling”, they are managing, solving problems, making cities better without any ideological labels. 

Cities are habitats, not seats of ideologies, according to Benjamin Barber. Thus, mayors are problem solvers, not ideologues like presidents or legislators.

I am using “mayor” and “mayoral” as an example for simplicity purposes in this short article. It can be any local government official, not necessarily mayoral.

The role of a mayor is ensuring a good habitat for people, institutions and animals to live in. The role of a president is ensuring citizens are safe with fair and just laws and their enforcement, so that the people are empowered to work hard and unite under the fundamentals of a country. In Indonesia, the ultimate role of a president is to make sure that the government, the government officials and the people adhere to the state ideology of Pancasila and to the constitution.

NYC’s Bloomberg was a Democrat, then a Republican, and now is an independent. He said that parties have been restricting him in making decisions. Jokowi and Ahok both belong to political parties, for in Indonesia it is inconceivable to go into politics without strong political affiliations. Yet, parties are actually limiting.

Mayors earn special places in people’s hearts. Presidents are a bit further away from the people, for they must work on national-level public policies, which may or may not result in people’s prosperity. Yet, policies are under his influence, thus a slight mistake would prevent the people from achieving the safety and security of a prosperous nation.

Memprogram Kebiasaan dan Willpower

  

Download KONTAN Daily Memprogram Kebiasaan dan Willpower

oleh Jennie S. Bev

Aktivitas-aktivitas yang kita jalankan sehari-hari kebanyakan berdasarkan kebiasaan. Dalam Bahasa Inggris, istilahnya adalah “second nature.” Dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang, maka alam bawah sadar “merekam” ini sehingga bagian otak bernama basal ganglia mengambil alih tanpa perlu mengeluarkan terlalu banyak energi.

 Para marketer mengenal betul ini. Pertama-tama yang diprovokasi adalah perhatian. Begitu mendapatkan perhatian, aksi terjadi. Kemudian kondisikan berulang-ulang yang memanifestasi menjadi perbuatan fisik, mental maupun emosional. Ujungnya adalah mendapatkan ganjaran positif alias reward, yang menyebabkan kebiasaan terjadi demikian otomatis. 

Charles Duhigg, kelahiran negara bagian New Mexico, jurnalis investigatif New York Times dan lulusan Harvard MBA menuliskan konsep “kebiasaan” ini dalam buku laris The Power of Habit.

Dalam kasus Pepsodent, sebelum pasta gigi ini terkenal, tidak banyak orang yang menyikat giginya. Dengan strategi pemasaran bahwa menyikat gigi akan menghilangkan plak di gigi maka seseorang akan tampak lebih cantik dan tampan dengan gigi putih, Pepsodent berhasil menciptakan “ketagihan” akan menyikat gigi. 

Dalam kasus Fabreze yaitu penetral dan penghilang bau ruangan produksi P&G, positioning awal gagal. Positioning ini memberikan solusi penghilang ruangan rumah, namun ternyata kebanyakan pemilik rumah tidak merasakan rumah mereka beraroma apapun. Ini karena penciuman yang telah terbiasa. Positioning kedua ternyata berhasil: Fabreze menjual aroma wangi yang disemprotkan ke ruangan setelah dibersihkan dan disemprotkan ke perabot agar segar. Fungsi awal sebagai penetral bau disubstitusi dengan penyegar ruangan dan perabot.

Era Plutokrasi Global

  

Download KONTAN Daily Era Plutoktrasi Global

oleh Jennie S. Bev

Now is an interesting time. Era sekarang adalah era luar biasa. Di seluruh dunia, jurang perbedaan pendapatan (income inequality) sudah mencapai taraf luar biasa. Pergeseran ini paling terasa di AS, Inggris, Kanada, Cina, Rusia, India, bahkan Swedia, Finlandia, dan Jerman. Unik sekali karena ideologi-ideologi politiknya beraneka ragama. Negara-negara tersebut bersistem politik dan ekonomi demokrasi kapitalis, demokrasi sosial, komunis, dan merkantilis. Demikian hasil studi Chrystia Freeland.

Tidak perduli sistem politik dan ekonomi-nya, jurang perbedaan pendapatan ini semakin melebar. Di AS sendiri, pada tahun 1970an, satu persen yg berpendapatan tertinggi menguasai sepuluh persen pendapatan nasional. Sekarang, mereka menguasai sekitar 30 persen. Yang 0,1 persen teratas menguasai sekitar 8 sampai 10 persen pendapatan nasional. 

Ekonom dan mantan menteri tenaga kerja di masa kepemimpinan Bill Clinton bernama Robert Reich menggabungkan kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett. Hasil jumlah keduanya identik dengan kekayaan mereka yang berada di 40 persen terbawah. Luar biasa bukan? Kekayaan dua orang ini identik dengan kekayaan 120 juta orang. 

Warren Buffett sendiri mengamati fenomena ini dengan seksama. Ia menemukan bahwa di tahun 1992, gabungan kekayaan 400 orang terkaya dunia versi Forbes mencapai 300 miliar USD. Tahun ini, angkanya mencapai 1.7 trilyun USD. 

Perubahan-perubahan terjadi perlahan sehingga mayoritas penduduk dunia tidak menyadari prosesnya, namun hanya dapat merasakan berbagai bentuk hasil dari era plutokrasi global ini: menurunnya pendapatan dan memasuki status penghasilan yang semakin buruk. Ini sangat terasa di negara-negara yang sedang mengalami krisis global, seperti AS dan Uni Eropa.